Saudara semua, dari dua kali ikut Pemilu sebagai caleg
mengamati masyarakat relative tidak berubah. Apa yang digembar-gemborkan bahwa masyarakat
semakin cerdas faktanya tidak, kalaupun ada sangat minim. Dari penilaian saya
KPU salah kaprah mengkampanyekan supaya tidak golput alias golongan putih. Lebih baik gencar
dikampanyekan jangan menukar suara
seberapapun harganya atau dengan materi lainnya, dan jangan merasa berdosa atau
bersalah jika menerima uang tidak memilih calegnya. Ada kecenderungan yang saya
amati ditengah masyarakat bahwa mereka tdk berdaya dengan tawaran politik uang,
baik yang berpanjar maupun yg cash. Kemudian tradisi suku tertentu kita yg
selalu mengkait-kaitkan adat dengan “hepeng” (hepeng uang red) akan tetap menjadi
lahan subur politik uang. Lihat dari 3 jenis “jambar” (jambar pembagian dalam
acara adat baik suka dan duka red) ada jambar hata, jambar juhut dan jambar
hepeng selalu dikejar disetiap acara adat etnis tsb. Jangan coba ada diantara
yang terkait dengan adat tsb tidak kebagian, 99 % pasti menanyakan mana jambar
hu (bagian ku) atau jambar nami (jambar kami red). Padahal jambar daging bisa
hanya 1x2 cm, duitnya bisa hanya 1000 atau 2000 rupiah. Jambar hatapun (pemberian
kesempatan berbicara red) jgn coba tidak ditawarkan kepada seseorang yg
berkaitan, paling tidak mengatakan “gabe jala horas” bila tidak diberi kesempatan bisa terjadi
sungut-sungut. Dan coba lah kita menanyakan semua saudara semarga kita apakah
mereka konsekuen memilih semarganya atau marga isteri atau ternyata hepeng tadi
juga yang menekan mereka merubah kata awal bahwa ada tanda-tanda mereka mau
memilih semarga jika itu hanya 1 caleg dari marga mereka? Itu sebagai satu sisi
dimana uang merusak demokrasi yang terus kita bangun. Tentu politik uang tidak
berdiri di satu pihak, caleg yang tidak kader, tiba-tiba muncul karena keluarga
sudah politisi dsbnya juga menjadi faktor pendukung terjadinya money politik.
Karena itu maraknya politik uang ini telah melahirkan banyak kalau tidak salah
dibilang mayoritas anggota parlemen transaksional tanpa integritas. Karena itu
tahun-tahun kedepan masih sangat relevan para orang yg peduli kemajuan negeri
ini akan dibutuhkan perannya melawan korupsi, para legislator ini sangat
berpotensi menjadi koruptor dan penerima gratifikasi mengembalikan modal
politiknya.
