Sepuluh Persen Saja Hasil Korupsi Diselamatkan, Rakyat Makmur
Bicara anti korupsi di Indonesia, rasanya ada yang kurang kalau tidak menyebut tokoh ini. Teten Masduki.
Bukan semata karena komentar-komentarnya yang sering dijumpai di media massa berkaitan dengan kasus-kasus korupsi, tapi juga lantaran keistiqomahan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) ini dalam mengkampanyekan dan mengadvokasi masyarakat Indonesia untuk ‘benci’ korupsi. Dan itu dilakukan jauh sebelum kata korupsi menjadi wacana publik seperti sekarang. Pada masa ketika resiko dan tekanan rezim penguasa masih cukup kuat.
Maka tak heran, karena kiprahnya itu ia mendapat perhatian dari berbagai pihak. Termasuk dari dunia internasional. Terakhir, Teten mendapatkan penghargaan bergengsi tahunan, Ramon Magsaysay Award 2005 dari Filipina. Sebuah penghargaan yang diberikan kepada mereka yang dianggap telah memberi sumbangsih besar bagi kemanusiaan. Sebelumnya Teten juga pernah dianugerahi Suardi Tasrif Award 1999.
Ditemui selepas menghadiri Seminar mengenai Budget Journalism yang diselenggarakan BIGS kepada BUJET, blak-blakan pria yang berpenampilah sederhana ini bicara tentang korupsi di negeri ini.
Anda sudah lama memantau korupsi di Indonesia, bagaimana pendapat Anda setelah diadakan beberapa kali pergantian pemerintah?
Kalau saya lihat, dari semenjak jaman Presiden Habibie hingga Presiden Megawati, korupsi baru sekedar wacana. Pada tingkat kebijakan hanya membuat institusi-institusi baru, lalu memperbaiki Undang-undang Anti Korupsi, kemudian pembentukan KPK. Apakah program ini dijalankan atau tidak, masih diragukan atau belum meyakinkan. Termasuk pada masa Presiden SBY ini.
Alasannya?
Karena yang terjadi bukan perbaikan pada institusinya. Karena yang terjadi lebih pada penindakan hukum. Artinya yang diperbaiki pun hanya out putnya. Orientasi pada out put itu efektifnya hanya untuk kasus-kasus tertentu saja.
Bukankah sekarang ada KPK, apakah menurut anda KPK ini tidak akan efektif juga dalam memberantas koruptor?
Kalau dilihat dari wewenangnya KPK itu memang luar biasa. Saya kira KPK itu mestinya menjadi institusi hukum yang berada di depan. Tapi dengan sumber daya yang sekarang, KPK masih memerlukan banyak waktu. Selain itu tergantung juga pendekatan yang akan dipakai oleh KPK. Kalau sekarang, kelihatan pendekatannya masih sama dengan kejaksaan, kepolisian. Walaupun ada beberapa varian, misalnya penangkapan. Itu memang membuat orang agak takut.
Jadi apa yang bisa membuat jera para koruptor?
Menurut saya kalau hanya ditangkap, diadili, pendekatan orang per orang di hukum tidak cukup memadai. Menurut saya yang baik adalah pendekatan konprehensif. Pintu-pintu yang menyebabkan terjadinya kebocoran itu harus ditutup, system-sistem dan kebijakan yang rentan korupsi juga harus diperbaiki.
Kalau begitu, dengan kondisi sekarang, bisa disebut Indonesia masih jauh untuk bebas dari korupsi?
Ya begitu. Karena belum ada keamanan politik yang kuat untuk memperbaiki seluruh system. Penangangan korupsi itu bukan hanya dari pendekatan hukum saja.
Sebagai seorang lama beraktivitas di dunia anti korupsi, pria kelahiran Garut, Jawa Barat, 6 Mei 1963 ini mengaku pernah merasa suntuk dan lelah. Bukan hanya karena faktor tekanan serta upaya penyuapan, tapi bisa karena rasa frustasi lantaran hasil yang dicapai tidak maksimum. “Akibatnya kita ingin lari dari masalah tersebut,” katanya.
Karena itulah menurut dia, bagi seorang aktivis anti korupsi musuh terbesarnya bukan lain adalah diri sendiri.
Soal intimidasi sebagai aktivis, dia tidak mau mengomentari. Cukup dirinya saja yang tahu. Alasannya Teten ingin ingin terus membangun keberanian masyarakat untuk memberantas korupsi tanpa perlu dirisaukan soal intimidasi Mmengungkapkan itu bisa berarti menurunkan spirit dan keberanian publik.
Pria lulusan IKIP Bandung ini juga tidak mengkhawatirkan akan ‘dimunirkan’. “Saya tidak takut sebab saya melakukan ini tanpa pamrih, termasuk saya tidak takut kehilangan sesuatu, saya tidak mengharapkan atau menginginkan sesuatu selain menghilangkan korupsi di Negara ini,” katanya.
Sepertinya pekerjaan anda telah diakui, buktinya anda telah menerima Magsasay Award. komentar anda?
Sebenarnya penghargaan itu adalah sesuatu hal yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Barangkali itu yang harus kita maknai sebagai dorongan untuk rakyat Indonesia dalam hal melawan korupsi. Kalaupun saya usaha kita ini nantinya membuahkan hasil, penghargaan ini merupakan dorongan untuk bekerja lebih keras dan untuk belajar lebih pintar.
Saya melihat penghargaan ini simbolik, untuk gerakan masyarakat dalam melawan korupsi. Jika dilihat dari gerakan masyarakat saja sudah luar biasa meskipun semisal law enforcement-nya lemah, partikelnya rendah tetapi masyarakat tidak pernah berhenti. Jadi menurut saya reward itu adalah simbolik untuk gerakan masyarakat tadi.
Menurut anda seriuskah pemerintah sekarang dalam memberantas korupsi?
Saya melihat, pemberantasan korupsi bagi pemerintah hanya pada pencitraan semata yaitu pencitraan politik.
Pada tahap awal, kira-kira apa alasan anda terlibat dalam gerakan anti korupsi ini?
Alasannya, kita geram karena pemerintah yang dahulu diam saja tidak berbuat apa-apa padahal korupsi menjadi salah satu masalah besar negara. Kita geram karena semua diam saja.
Menyinggung pengeluarannya sebagai seorang aktivis, Teten enggan menyebutkannya. Bapak dua anak ini cuma bilang cukup. Bahkan sangat cukup. “Sangat cukup dalam pengertian pola hidup kita tidak mewah,” katanya. Selain dari kantor, Teten memperoleh penghasilan dari kerja-kerja profesionalnya, yakni menulis, menjadi pembicara, dsb
Anda punya harapan apa terhadap masalah korupsi di Indonesia saat ini?
Saya pikir jika bangsa ini dapat mengurangi tindak korupsi hanya sepuluh persen saja, rakyat kita makmur, pendidikan bisa gratis dan kesehatan bisa gratis.
Mungkinkah yang cuma sepuluh persen itu bisa dicapai?
Ya itu tadi, menurut saya, pertama harus ada tindakan komprehensif membenahi sumber-sumber pendapatan negara dari berbagai kebocoran. Pada tingkat pelaksanaanya juga harus mulai dibenahi semua sistem yang rentan terhadap penyimpangan. Kedua, harus ada tindakan sesuai dengan hukum jika terjadi adanya penyimpangan.
Dua hal itu saja kalau diterapkan akan menjadi resep yang bagus dalam memberantas korupsi selain harus ada juga kemauan dan keberanian. Tidak cukup hanya dengan kebaikan Bapak SBY ataupun kebaikan pemerintah. Apalagi dalam politik itu kan selalu ada kepentingan.***
- marina s nugraha/hud.
